Petugas Lapas Besi Ikuti Bimtek Sistem Data Base Pemasyarakatan

SURAKARTA – Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis tentang Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Besi Nusakambangan mengirimkan 3 Petugas untuk mengikuti kegiatan tersebut, Selasa (07/05/2024).

Bertempat di Solo Paragon Hotel & Residences, kegiatan diikuti oleh 150 orang peserta dari setiap Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Baca juga: Majukan Sistem Teknologi Informasi, Kemenkumham Jateng Ikuti Penguatan Pemahaman Evaluasi SPBE

Berkenan mewakili Lapas Besi, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Sugeng Sayogo, Operator SDP, Waffik Azizah Alimah dan Rifaldo Miftahul Amrulloh selaku Asesor Lapas Besi. 

Baca juga: 6 UPCOMING Supercars And Hypercars 2023

Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan bimbingan teknis yang dikemukakan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Kadiyono.

Kemudian Bimbingan Teknis SDP Fitur Integrasi, Remisi dan Asessment Narapidana Tahun 2024 dibuka Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Tejo Harwanto.

Baca juga: Kemenkumham Jateng dan DJKI Lakukan Konsultasi Teknis

Tejo Harwanto menjelaskan saat ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah membuat aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan yang memuat fitur terbaru yakni Integrasi, Remisi dan Asessment Narapidana.

"Saya berharap dengan adanya kegiatan ini, seluruh operator dapat meminimalkan hambatan yang mungkin mengurangi keakuratan data yang disajikan, " ungkap Kakanwil Jateng.

Baca juga: Honda: Dari Sepeda Motor hingga Produsen Global Otomotif

Berbagai fitur itu dapat digunakan untuk mengelola pengajuan Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) secara efektif, efisien dan terorganisir.

(N.son/Reza)

Baca juga: Implementasi Kode QR dalam Laporan Auditor Independen: Langkah Maju Perlindungan Profesi Akuntan Publik Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.186/PMK.01/2021